NusantaraInsight, Makassar — Saat ini, sering kita mendengar istilah plt, pjs, pj, dan plh kepala daerah baik itu gubernur maupun bupati dan wali kota.
Istilah-istilah ini sering muncul dalam pemberitaan terkait pergantian kepala daerah. Meskipun terdengar mirip, keempat istilah tersebut memiliki makna yang berbeda.
Jabatan kepala daerah di Indonesia bisa saja kosong karena berbagai alasan, seperti habis masa jabatan, meninggal dunia, atau diberhentikan. Ketika kekosongan terjadi, perlu ditunjuk pejabat sementara untuk menjalankan tugas kepala daerah.
Perbedaan Istilah Pejabat Sementara Kepala Daerah
Pejabat sementara ini bisa disebut dengan berbagai istilah, yaitu plt, pjs, pj, dan plh. Masing-masing istilah memiliki dasar hukum dan masa jabatan yang berbeda.
Berikut perbedaan plt, pjs, pj, dan plh beserta dasar hukum yang mengaturnya.
1. Pelaksana Tugas (Plt)
Pelaksana tugas (plt) diperlukan ketika kepala daerah tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk sementara waktu, misalnya karena sedang menjalani masa tahanan. Pelaksana tugas ini bisa dijabat wakil kepala daerah atau sekretaris daerah.
Dasar hukum untuk pelaksana tugas kepala daerah diatur dalam Pasal 65 dan 66 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah (Pemda).
2. Penjabat Sementara (Pjs)
Penjabat sementara (Pjs) ditunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjalankan tugas kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang sedang cuti di luar tanggungan negara karena mengikuti kampanye. Pjs gubernur ditunjuk langsung Mendagri, sedangkan pjs bupati/wali kota ditunjuk Mendagri berdasarkan usulan gubernur.
Peraturan dan landasan hukum untuk penunjukan pejabat sementara (pjs) ini diatur dalam Peraturan Mendagri Nomor 74 Tahun 2016 juncto Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, serta Pasal 70 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
3. Penjabat (Pj)
Penjabat (pj) adalah aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai pejabat pimpinan tinggi madya atau pratama. Ia bertugas menjalankan tugas serta wewenang kepala daerah saat terjadi kekosongan posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah.
Kekosongan ini bisa disebabkan berbagai alasan seperti kematian, penahanan, sakit permanen, atau hilangnya pejabat tersebut. Pj akan menjabat hingga kepala daerah atau wakil kepala daerah definitif hasil pemilihan resmi mulai bertugas.
Untuk posisi Pj gubernur, pengusulan dilakukan Mendagri kepada Presiden, sedangkan pj bupati atau wali kota diusulkan gubernur kepada Mendagri. Dasar hukum dan aturan mengenai penunjukan Pj diatur dalam Pasal 201 UU Nomor 19 Tahun 2016 dan Pasal 86 UU Nomor 23 Tahun 2014.
