Tenaga profesional Lemhanas RI sejak 2020 tersebut mengemukakan, pemilu merupakan salah satu cara mewujudkan nilai-nilai demokrasi agar tidak terjebak pada pemberitaan/penyiaran seputar prosedural pemilu, sebaliknya pers perlu mengangkat pemberitaan yang mencerdaskan bangsa dalam berdemokrasi.
“Esensi demokrasi bukan sekadar berbicara tentang pemilu, melainkan juga tentang partisipasi masyarakat, keberagaman, penghormatan hak warga, perlindungan hak kelompok terpinggirkan, penegakan keadilan, penyelesaian perselisihan secara damai dan melembaga,” kunci putri pasangan mendiang Maksoem Buchari-Zaitun mengakhiri paparannya.
Rp 38,8 Triliun
Dr. Suhajar Diantoro M.Si., atas nama Mendagri dalam presentasinya mengatakan, pemilih yang berhak memberikan suarannya pada pilkada serentak 27 November 2024 sebanyak 207.110.768 jiwa (laki-laki: 103.228.748 dan perempuan 103.882.020). Sedangkan biaya yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 38, 876 triliun lebih
“Dana sebesar itu diperuntukkan bagi KPU Rp 28,76 triliun untuk 541 pemda. Bawaslu Rp 8,83 triliun; TNI Rp 337,62 miliar, dan Polri Rp 898,67 miliar,” kata Wakil Rektor IPDN tersebut. Tetapi menurut August Melasz dalam paparannya anggaran KPU per 16 April 2024 sebesar Rp 28.734.027.116.297.
Suhajar Diantoro mengatakan, satuan kerja (satker) KPU di daerah berjumlah 552 daerah, dengan rincian status kantor 278 milik sendiri (50,36%), pinjam pakai 222 (40,22%), dan status sewa 52 (9,42%). Sedangkan Bawaslu masih menyewa kantor 271 daerah, pinjam pakai 232, sewa pemda 3, penggunaan sementara 13, alih status 5, dan penetapan status pengguna 10.
Jumlah sumber daya manusia Satuaan Perlindungan Masyarajkat (Satlinmas) dan Satpol PP sebagai petugas ketertiban Tempat Pemungutran Suara (TPS) Pilkada tahun 2024, yakni Satpol PP 105.872 personel (PNS 29.895 dan non-PNS 75.977 personel dan total anggota Satlinmas seluruh Indonesia 1.224.990 personel.
Mendagri mengatakan, strategi membangun sinergi elemen pendukung keberhasilan Pilkada serentak 2024 mencakup masyarakat selaku pemilih harus mejadi aktor utama terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang; mendorong terwujudnya suasana Pilkada kondusif, aman, damai, tertib dan lancar; masyarakat harus datang ke TPS, karena kesadarannya terhadap pembangunan daerah, bukan karena iming-iming uang atau hadiah’ dan masyarakat juga meliputi masyarakat dan kelompok yang berada di desa.
Menndagri mengharapkan pers melakukan pemberitaan yang akurat, berimbang dan tidak hoax, berkontribusi dalam sosialisasi, edukasi dan literasi untuk mencerdaskan masyarakat pemilih. Kepada partai politik, pasangan calon (paslon), dan pendukung diharapkan mendeklarasi taat prosedur dan mekanisme pemilihan; mengikuti proses pemilihan dengan baik, siap menang dan siap kalah; dan; menjauhi politik uang, black campaign, hoaks dan kecurangan lainnya.
